RESUME ARTIKEL STUDI KEBIJAKAN PUBLIK

 RESUME MAKALAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK

Muhammad Muharrom Al Hakim

201180157

Pengertian kebijakan pendidikan berangkat dari pemikiran Tilaar dan Nugroho yang mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dengan hakikat pendidikan dalam proses memanusiakan anak manusia menjadi manusia merdeka (manusia yang kreatif terwujud di dalam budayanya)

Istilah kemerdekaan dan kebebasan tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan konsep kekuasaan. Dengan demikian, pendidikan tidak dapat lepas dari kekuasaan yang memberikan kebebasan untuk berekspresi, mengeksplorasi pontensi dasarnya dan berinteraksi sesama manusia sehingga jati dirinya sebagai manusia dewasa dan sempurna dapat terwujud. Apabila diinginkan suatu masyarakat demokrasi maka yang pertama-tama dilakukan adalah mendemokratisasikan pendidikan.

Perumusan visi dan misi pendidikan sangat tergantung pada aspek-aspek politik, sosial, ekonomi dan budaya dimana dia hidup.

Kebijakan pendidikan harus di pandang berdasarkan pendidikan sebagai suatu pengetahuan praksis dimana visi dan misi pendidikan mengakomodasi esensi filsafat manusia, filsafat politik, sosial, ekonomi dan budaya. 

Kebijakan yang ditetapkan pemerintah tentang pendidikan islam di indonesia dapat dilihat dalam sejarah perundang undangan sistem pendidikan nasional. Pada masa pemerintahan Indonesia yang sudah berlangsung  pada tiga masa yaitu: orde lama, orde baru, orde reformasi, 

Menurut Haidar Putra Daulay, Pendidikan islam dalam sistem pendidikan nasional keberadaanya keberadaanya terbagi menjadi tiga hal :

Pendidikan islam sebagai lembaga,

Pendidikan islam sebagai mata pelajaran,

Pendidikan islam sebagai nilai

Kebijakan pendidikan lahir dari ilmu praksis pendidikan sehingga kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan.  

Kebijakan publik bidang pendidikan meliputi anggaran pendidikan, kurikulum, rekrutmen tenaga kependidikan, pengembangan profesional staf, tanah dan bangunan, pengelolaan sumber daya, dan kebijakan lain yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung atas pendidikan