Hakim03

1. Pengertian Pendidikan, Pendidikan Nasional, dan pendidikan Islam. Pendidikan adalah usaha sadar  mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.  Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan Islam menurut Zakiah Darajat adalah pembentukan kepribadian muslim atau perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam. 2. Kedudukan Pendidikan Islam dalam Sistem Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Terdapat UU No. 20 Tahun 2003 pada Bab II Pasal 3, bahwa “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. "

Perkembangan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia dapat dikaji melalui empat masa diantaranya adalah: Masa Pra Kemerdekaan : pada masa ini kebijakan pemerintahan kolonial Belanda bersifat menekan diskriminatif, dimana pendidikan Islam harus dikontrol, diawasi dan dikendalikan. Diantaranya  ordonansi guru, ordonansi sekolah liar dan lain sebagainya .  Masa Orde Lama, keberadaan pendidikan Islam pada masa awal kemerdekaan semakin jelas, karena beberapa lembaga telah diakui bahkan dilindungi dan dikembangkan oleh pemerintah.  Masa Orde Baru, pada masa ini, kebijakan system pendidikan nasional didasarkan pada Tap MPRS No. 27 pasal 1 tanggal 5 Juli 1996, yang menetapkan bahwa “Agama, pendidikan dan kebudayaan adalah unsur mutlak dalam Nation and Character Building” dan sekaligus menetapkan bahwa “Pendidikan agama menjadi mata pelajaran pokok dan wajib diikuti oleh setiap murid/mahasiswa sesuai dengan agamanya masing-masing ” .  Masa Reformasi, pada awal reformasi, SISD...

1. Pengertian  Analisis Kebijakan menururt Dunn (2016) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argument untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang releven dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan ditingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. 2. Karakteristik Kebijakan Pendidikan : Memiliki tujuan Pendidikan, Memiliki aspek legal-formal, Memiliki konsep operasional 3. Nilai-nilai Analisis Kebijakan Pendidikan : 1) Nilai politik, mencakup kepentingan kelompok dan golongan dan tempat beraflikasi para aktor kebijakan pendidikan, 2) nilai organisasi mencakup mempertahankan keberadaan organisasi pendidikan, memperluas program, dan aktivitas organisasi pendidikan.  3) nilai pribadi, mencakup nilai seseorang karena sejarah kehidupan pribadinya. 4) nilai kebijakan mencakup nilai moral, keadilan, kemerdekaan, kebebasan, dan kebersamaan, 5) nilai ideologis menc...

RESUME MATERI PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN (IMPLEMENTASI KEBIJAKAN, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN) 1. Implementasi kebijakan pendidikan : Usaha atau pengupayaan agar rumusan kebijakan pendidikan bisa dilaksanakan dalam praktik, sebab sebaik apapun rumusan kebijakan pendidikan, jika tidak di implementasikan, tidak akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 2. Monitoring : Prosedur kebijakan pendidikan yang digunakan dalam rangka menghasilkan informasi tentang sebab akibat dari kebijakan-kebijakan yang dapat menggambarkan hubungan sebab akibat antara pelaksanaan program dan kebijakan serta out komennya dengan sumber daya utamanya adalah pengetahuan tentang pelaksanaan kebijakan. Menurut Dunn, monitoring berfungsi sebagai: ketaatan (compliance), pemeriksaan (auditing), laporan (accaounting), penjelasan (explanation) 3. Evaluasi kebijakan lebih menekankan pada hasil dari suatu kebijakan apakah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 4. Dalam melaksanakan evaluasi kebijakan ...

 Resume Bab Proses pembuatan kebijakan  (Agenda kebijakan, Formulasi, Legitimasi) Agenda kebijakan tidak lain adalah sebuah daftar permasalahan atau isu yang mendapat perhatian serius karena berbagai sebab untuk ditindaklanjuti atau diproses pihak yang berwenang menjadi kebijakan. Agenda kebijakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu, agenda sistematik (the systemic agenda), dan agenda institusional (institutional agenda). Didalam agenda perumusan kebijakan terdapat beberapa pendekatan, antara lain pendekatan pluralistic, pendekatan elitis, pendekatan negara/ pusat kekuasaan, outside intiative model, inside acces model, dan mobilization model Formulasi kebijakan pendidikan ialah usaha perumusaan berbagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar serta dasar rencana dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan pendidikan sekaligus sebagai garis pedoman untuk manajemen atau pengelola pendidikan dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan pendidikan yang dilaksanakan. Legistimasi adala...

 RESUME MAKALAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK Muhammad Muharrom Al Hakim 201180157 Pengertian kebijakan pendidikan berangkat dari pemikiran Tilaar dan Nugroho yang mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dengan hakikat pendidikan dalam proses memanusiakan anak manusia menjadi manusia merdeka (manusia yang kreatif terwujud di dalam budayanya) Istilah kemerdekaan dan kebebasan tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan konsep kekuasaan. Dengan demikian, pendidikan tidak dapat lepas dari kekuasaan yang memberikan kebebasan untuk berekspresi, mengeksplorasi pontensi dasarnya dan berinteraksi sesama manusia sehingga jati dirinya sebagai manusia dewasa dan sempurna dapat terwujud. Apabila diinginkan suatu masyarakat demokrasi maka yang pertama-tama dilakukan adalah mendemokratisasikan pendidikan. Perumusan visi dan misi pendidikan sangat tergantung pada aspek-aspek politik, sosial, ekonomi dan budaya dimana dia hidup. Kebijakan pendidikan ha...